Berita Kaltara Terkini dan Auran

Ekonomi dan Bisnis

Ketua TP-PKK, Sitti Rujiah Tekankan Alumni STMIK PPKIA Harus Mandiri dan Inovatif

TARAKAN, KALTARA – Sebanyak 73 peserta yudisium mengikuti kegiatan pembekalan yang digelar oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati Kota Tarakan, Sabtu (28/2/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Ekonomi Digital Wujudkan Daerah Unggul, Alumni Tangguh Wujudkan Ketahanan Ekonomi Digital” dan berlangsung di Swiss-Belhotel Tarakan.

Pembekalan menghadirkan narasumber Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tarakan, Sitti Rujiah, S.Keb., Bdn., yang untuk pertama kalinya menjadi pemateri dalam kegiatan yudisium kampus tersebut.

Dalam sambutannya, Sitti Rujiah mengaku bersyukur dan merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. “Alhamdulillah, ini adalah kehormatan bagi saya yang dipercaya menjadi narasumber dalam pembekalan yudisium ini,” ujarnya. Ia berharap para mahasiswa yang akan segera menyelesaikan pendidikan mampu berkarya dan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

Lebih lanjut, ia menekankan agar para lulusan tidak hanya bergantung pada peluang kerja dari pemerintah maupun perusahaan swasta. Menurutnya, lulusan perguruan tinggi khususnya di bidang teknologi informasi harus mampu menciptakan peluang dan membangun lapangan pekerjaan sendiri. “Jangan hanya berharap pekerjaan dari pemerintah atau perusahaan. Berusahalah menciptakan pekerjaan dan membuka lapangan kerja sendiri,” tegasnya.

Ia juga berpesan agar mahasiswa terus menggali ilmu sebanyak-banyaknya serta tidak meremehkan materi yang diberikan oleh para dosen. Menurutnya, pengalaman dan latar belakang pendidikan dosen merupakan bekal penting bagi mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja dan dunia usaha. “Kadang ada yang merasa sudah menguasai digitalisasi lalu menganggap remeh perkuliahan. Itu keliru. Dosen memiliki pengalaman dan pendidikan yang lebih tinggi. Apa yang mereka ajarkan adalah bekal penting setelah lulus nanti,” jelasnya.

Terkait tema ekonomi digital, Sitti Rujiah menilai digitalisasi menjadi kunci penting bagi generasi muda saat ini. Di era persaingan yang semakin ketat, kemampuan di bidang teknologi dan digital membuka peluang luas bagi lulusan untuk membangun usaha mandiri apabila tidak terserap di sektor formal.

Menurutnya, ketangguhan alumni dalam memanfaatkan teknologi digital akan berkontribusi langsung terhadap ketahanan ekonomi daerah, sekaligus mewujudkan daerah yang unggul dan berdaya saing. Kegiatan pembekalan ini menjadi momentum penting bagi 73 peserta yudisium untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda berbasis digital di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR — Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, menilai pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan penguatan sumber daya manusia melalui peran aktif lembaga keagamaan, termasuk gereja.

Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Tahunan GPIB Mupel Kaltara Berkat di Tanjung Selor, Jumat (27/2/2026), yang membahas arah pelayanan gereja sekaligus kontribusinya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Wagub Ingkong mengatakan, pemerintah daerah memandang gereja sebagai mitra strategis dalam membangun kualitas manusia, terutama dalam memperkuat nilai moral, karakter, dan kerukunan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. “Pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga bagaimana membangun manusia yang beriman, berkarakter, dan memiliki tanggung jawab sosial,” kata Ingkong Ala.

Ia menilai keberadaan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) selama ini turut berkontribusi dalam pembinaan spiritual serta menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan sosial di Bumi Benuanta.

Dalam forum tersebut, Ingkong Ala juga menekankan pentingnya sinergi antara pelayanan keagamaan dan program pembangunan daerah agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. “Kami berharap gereja terus mengambil peran dalam memperkuat pendidikan moral dan menjaga kerukunan antarumat beragama, karena stabilitas sosial menjadi fondasi pembangunan daerah,” ujarnya.

Wagub berharap, hasil musyawarah tidak berhenti pada agenda internal organisasi, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata jemaat sekaligus memberi kontribusi sosial yang lebih luas. " Provinsi Kaltara akan tetap membuka ruang kolaborasi dengan lembaga keagamaan sepanjang sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Ingkong mengatakan, musyawarah tahunan GPIB Mupel Kaltara Berkat menjadi ruang konsolidasi pelayanan gereja sekaligus refleksi peran institusi keagamaan dalam mendukung pembangunan sosial di Kaltara.

Ketua TP-PKK, Sitti Rujiah Tekankan Alumni STMIK PPKIA Harus Mandiri dan Inovatif

TANJUNG SELOR,-Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memfungsikan cek point pengawasan lalu lintas ternak pada 2 Maret 2026.

Langkah ini dilakukan untuk memperketat pengawasan kesehatan hewan serta mendukung program daerah bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Kepala DPKP Kaltara, Ir. Heri Rudiono, M.Si., melalui Kepala Bidang (Kabid) Peternakan, Surianto Semuel saat dikonfirmasi Jumat (27/2) menyampaikan bahwa, fasilitas yang dibangun sejak 2023 tersebut segera dioperasikan meskipun sarana pendukung masih dalam tahap penyempurnaan.

“Cek point ini penting untuk memastikan ternak yang masuk ke Kaltara sehat dan bebas penyakit,” ujar Surianto.

Ia menegaskan, fungsi utama fasilitas ini adalah mengawasi keluar masuknya ternak di Kaltara agar kesehatan hewan tetap terjamin.

Pengawasan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional menuju daerah bebas PMK.

Pemeriksaan administrasi dan kesehatan hewan akan dilakukan guna menekan risiko penyebaran penyakit yang dapat berdampak pada sektor peternakan dan ketahanan pangan daerah.

Surianto mengatakan bahwa pengoperasian cek point turut berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Melalui cek point ini, mekanisme retribusi ternak yang masuk ke Kaltara mulai diterapkan sesuai aturan,” tegasnya.

Cek point juga menjadi sarana sosialisasi kepada pelaku usaha peternakan terkait kewajiban administrasi dan retribusi dalam distribusi ternak.

Dengan beroperasinya fasilitas ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berharap pengawasan kesehatan hewan semakin optimal, tata kelola lalu lintas ternak semakin tertib, serta sektor peternakan Kaltara dapat tumbuh secara berkelanjutan.