Halokaltara

Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, Hasan Basri: Melukai Masyarakat

Hasan Basri

TANJUNG SELOR – Keputusan Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS untuk peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), menuai sorotan.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri, misalnya. Dia menilai keputusan itu melukai masyarakat. Apalagi saat ini banyak masyarakat yang terdampak pandemik COVID-19. Senator asal Kaltara ini, juga menilai bahwa kenaikan iuran BPJS menabrak hukum.

Karena seperti diketahui, sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur terkait besaran iuran BPJS. Yakni, menjadi Rp 42.000 per orang per bulan untuk kelas III, Rp 110.000 per orang per bulan untuk kelas II, dan Rp 160.000 per orang untuk kelas I.

Dengan demikian, iuran BPJS pun tetap sebesar Rp 25.500 untuk kelas III, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 80.000 untuk kelas I. Sedangkan kenaikan iuran berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, kelas I naik menjadi Rp 150.000 dan kelas II naik menjadi Rp 100.000. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut, berlaku mulai 1 Juli 2020. Adapun untuk kelas III yang menjadi Rp 35.000, dan berlaku mulai 2021.

“Presiden Jokowi harusnya mendengarkan teriakan rakyatnya yang menderita dan kesusahan dengan adanya pandemik COVID-19,” ujar Hasan Basri melalui rilis yang diterima media ini, Rabu (13/5) malam.

Selain itu, kata dia, kebijakan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan mengabaikan dan bertentangan dengan putusan MA yang sudah berkekuatan hukum. “Harusnya jangan ditambah lagi (kesulitan masyarakat, Red) dengan beban kenaikan iuaran BPJS,” tambah alumnus Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan ini.

Dia juga berpendapat bahwa tidak ada asalan pembenaran bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dengan menaikkan iuran BPJS, apalagi di tengah kondisi bangsa yang sedang fokus menangani COVID-19. Jika alasan untuk menutup defisit triliunan rupiah yang dialami oleh BPJS, kata dia, seharusnya pemerintah melakukan kajian untuk mengambil kebijakan yang pro rakyat.

“Harusnya pemerintah mengevaluasi. Seperti program Kartu Prakerja yang telah menghabiskan anggaran besar, namun tidak begitu berdampak, serta mencari alternatif di beberapa sektor yang lain,” ujarnya.

“Tidak benar jika masyarakat harus menanggung ini semua dengan dibebankan kenaikan yang tidak logis,” sambung Hasan Basri.

Dilansir Detikcom, alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan, termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan, serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020.

Selain itu, beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu disesuaikan. (red)

Leave a Comment