Halokaltara

Demokrasi di Kaltara Kategori Baik

PENGHARGAAN: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie (empat kanan) menerima piagam penghargaan provinsi dengan capaian IDI 2018 kategori baik, Kamis (26/9). HUMAS

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie atas nama Pemerintah Provinsi menerima penghargaan dari Kementerian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam) sebagai provinsi yang capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 dengan kategori baik.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris Menteri Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sesmenkopolhukam) Letjen TNI Tri Soewandono mewakili Menkopolhukam Wiranto di Istana Ballroom Hotel Sari Pasifik Jakarta, kemarin (26/9).

Ditanya soal raihan penghargaan tersebut, Gubernur mengaku bersyukur dan mengapreasiasi kinerja setiap elemen yang mendukung hingga terciptanya kondusifitas pada pelaksanaan kehidupan berpolitik dan berdemokrasi di Kaltara.

“Hasil ini kembali membuktikan bahwa Kaltara masih memiliki iklim demokrasi yang kondusif di dalam lingkungan yang heterogen. IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Jadi, capaian ini sangat menggembirakan,” bebernya.

Adapun 3 aspek yang diukur tersebut, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Pada aspek kebebasan sipil untuk penilaian IDI 2018, Kaltara memperoleh poin 97,36. Selanjutnya pada aspek hak-hak politik, Kaltara memperoleh 75,80 poin, dan aspek lembaga demokrasi, Kaltara mencapai poin 68,95.

“Kalau melihat laporan BPS, dibandingkan dengan IDI Kaltara tahun 2017, pada 2018 mengalami peningkatan meski tidak signifikan. Yaitu hanya naik 0,01 dari sebelumnya IDI 2017 sebesar 81,06 (dalam skala 0 sampai 100). Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 76,98. Capaian kinerja demokrasi tersebut juga menempatkan Kaltara pada kategori baik selama dua tahun berturut-turut,” ungkapnya.

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. “Dengan kata lain, IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja. Namun, IDI juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah,” tutur Gubernur.

Adapun klasifikasi tingkat demokrasi sendiri, dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni baik (indeks lebih dari 80), sedang (indeks antara 60 – 80), dan buruk (indeks kurang dari 60).

Sementara itu, secara nasional selama periode 2017 hingga 2018 jumlah provinsi yang memiliki angka IDI berkategori baik meningkat dari 4 provinsi menjadi 5 provinsi. Namun, terdapat 1 provinsi yang masuk kategori buruk, sementara 28 provinsi lainnya berada pada kategori sedang.

Dibandingkan dengan capaian IDI pada 2017, terdapat 20 provinsi mengalami peningkatan dan 14 provinsi mengalami penurunan angka IDI di 2018 ini. Dua provinsi dengan peningkatan IDI terbesar terjadi di Aceh dan NTT, masing-masing meningkat sebesar 9,04 poin dan 6,82 poin. Sementara, dua provinsi yang mengalami penurunan IDI terbesar terjadi di Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, masing-masing menurun sebesar 6,68 poin dan 5,41 poin.

Kaltara sendiri berada pada urutan ke-4 nasional, sesuai hasil perkembangan IDI 2018 yang dirilis BPS per 29 Juli 2019. Di urutan pertama DKI Jakarta dengan nilai IDI 85,08 disusul Bali (82,32), dan Nusa Tenggara Timur (82,32) di peringkat ketiga. Sementara, Kaltara dengan capaian 81. (hms/red)

Leave a Comment